Gedung Utama Kejaksaan Agung Terbakar; Tua tapi Bukan Cagar Budaya!

Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, tepatnya pukul 19:10, kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin Dalam, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian ini menuai banyak polemik dan perbincangan hangat di tengah masyarakat, mulai dari apa penyebab terjadinya hingga mengenai status gedung tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa gedung ini adalah cagar budaya namun pendapat lain juga bersikeras mengatakan gedung ini hanya terletak di kawasan pemugaran cagar budaya.

Menilik perdebatan ini, Asep Kambali bersama RRI Pro 1 berbincang mengenai status sejarah dari Gedung Kejaksaan Agung (Rabu, 26/08/2020). Asep Kambali yang akrab disapa Kang Asep menjelaskan bahwa cagar budaya merupakan status legal formal yang di tetapkan oleh pemerintah pusat baik daerah, nasional maupun internasional. Gedung Kejaksaan Agung didirikan pada tahun 1968, pada saat ini gedung tersebut masuk kedalam kategori gedung tua sehingga memenuhi salah satu syarat suatu bangunan dapat menjadi situs cagar budaya, namun yang perlu diperhatikan kembali, gedung tua dan situs cagar budaya merupakan dua hal yang berbeda.

Perbedaan ini terletak pada surat pengesahan situs cagar budaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat daerah maupun nasional. Jika tidak memiliki legalitas tersebut, maka bangunan yang dimaksud belum bisa dikategorikan sebagai cagar budaya. Dalam SK Gubernur Nomor 475 tahun 1993, gedung kejaksaan agung belum tercatat sebagai gedung cagar budaya dikarenakan pada tahun 93 gedung ini belum mencapai syarat umur 50 tahun. Pokok permasalahan yang paling besar adalah mengapa ketika gedung Kejaksaan Agung sudah berumur 50 tahun tetapi belum juga ditetapkan sebagai cagar budaya?

Dalam wawancaranya, Kang Asep menjelaskan, banyak faktor yang melatar belakangi suatu bangunan tua tidak segera ditetapkan menjadi cagar budaya diantaranya; tidak adanya awareness dari institusi, pemerintah dan masyarakat, proses renovasi bangunan menjadi berbelit dan cagar budaya tidak menguntungkan secara ekonomi. “Menanganani gedung cagar budaya sulit secara formal perizinan dan teknis pelaksanaan karena ia mempunya struktur dan tingkat keasaman yang berbeda sehingga perlu ahli yang memahami struktur dan bahan bangunan.” Ujar Kang Asep.

Kang Asep juga menjelaskan asal-muasal pandangan gedung kejaksaan agung disebut sebagai cagar budaya, berawal dari daerah Kebayoran Baru merupakan kawasan satelit penunjang Jakarta yang dibangun oleh Belanda pada tahun 90an, namun dalam perkembangannya kota ini gagal sehingga dilakukan perluasan dan pembangunan kota lain kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya di Kebayoran Baru juga tidak berjalan dengan maksimal, sama seperti Daerah Menteng, banyak pelanggaran peraturan yang terjadi baik dilakukan oleh masyarakat individu, industri maupun pejabat pemerintahan.

Di menteng banyak sekali pemilik-pemilki bangunan yang anggota DPR yang pengusaha dan pejabat yang notabene gedung mereka adalah gedung tua tetapi karena tidak ditetapkan sebagai cagar budaya maka dilakukan penghancuran termasuk pohon-pohonnya karena menghalangi rumah.” Sambung Kang Asep.

Sesungguhnya, pelanggaran terhadap situs cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akan tetapi isu ini tidak menjadi terlalu penting didalam masyarakat sehingga jarang sekali kasus pelanggaran atas situs Cagar Budaya dapat dipidanakan. Faktor pendukung lainnya dapat datang dari minimnya pengetahuan pengacara mengenai edukasi cagar budaya dan isu ini tidak berdampak langsung dan signifikan bagi setiap orang.

Kang Asep menegaskan “Memelihara ingatan masa lalu itu membutuhkan bukti atau artefak atau situs sejarah, jika kita menghancurkannya maka kita menghancurkan diri kita sendiri di dalam sejarah” dalam arti ketika bukti suatu sejarah dihilangkan maka momentum di dalam diri kita juga hilang akibatnya sejarah hanya menjadi cerita dongeng semata.

Kang Asep berjuang mempertahankan sejarah dengan cara membentuk Komunitas Historia sebagai wadah membangun kesadaran akan sejarah dan budaya, selain itu Kang Asep juga melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya sejarah melalui wawancara kolaborasi dengan berbagai media yang diharapkan dapat memberi efektivitas penyampaian pesan kepada seluruh masyarakat. Tidak lupa juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk berkontribusi langsung, gotong royong dan bersatu untuk menjaga bukti-bukti sejarah yang tersisa.

http://www.radioindonesia.org/rri-pro-1-jakarta

Salam Muthia Nida Hanifah

Comments

You need to login to give a comment