Perjuangan Koentjoro Poerbopranoto

Perjuangan Koentjoro Poerbopranoto Pada Masa Pergerakan Nasional dan Kemerdekaan 

Oleh: Bondan Kanumoyoso (Sejarawan / Dosen Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia)

Pengantar

Diantara para tokoh Pergerakan Nasional Indonesia nama Koentjoro Poerbopranoto mungkin tidak terlalu sering disebut. Meski demikian, bukan berarti tokoh ini memainkan peran yang lebih kecil dibanding tokoh-tokoh pergerakan nasional seangkatannya yang disebut sebagai angkatan 28 seperti Mohamad Yamin, Amir Syarifudin dan Sugondo Joyopuspito. Koentjoro telah aktif dalam dunia pergerakan sejak usia masih sangat muda. Kiprahnya dalam dunia pergerakan diawali dengan masuk menjadi anggota Jong Java. Di organisasi pemuda ini Koentjoro sempat terpilih menjadi ketua pimpinan pusat antara tahun 1927-1929. Di masa Koentjoro menjadi ketua Jong Java inilah diselenggarakan Konggres Pemuda Indonesia II (27-28 Oktober 1928) yang melahirkan Sumpah Pemuda. Di dalam konggres tersebut Koentjoro terlibat sebagai salah satu peserta bersama tokoh-tokoh pemuda lainnya. Ia mulai masuk ke dunia politik pada tahun 1933 dengan menjadi anggota Budi Utomo. Ketika Dr. Soetomo mendirikan Parindra Koentjoro masuk ke dalam organisasi politik tersebut. Antara tahun 1936-1941 ia diangkat sebagai anggota sekretariat Volksraad di Jakarta. Dari sedikit gambaran di atas terlihat bahwa Koentjoro merupakan salah satu tokoh yang terlibat secara aktif dalam dunia pergerakan nasional.

Suatu tulisan sejarah mengenai seorang tokoh diharapkan bukan sekedar menguraikan riwayat hidup tokoh tersebut, tetapi juga menggambarkan kejadian dan situasi yang mengitari kehidupannya. Lebih jauh lagi suatu karya sejarah tentang tokoh hendaknya juga mengungkap peran serta dan keterlibatan tokoh itu dalam peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di sepanjang hidupnya. Seorang sejarawan mengatakan bahwa tugas utama dalam penulisan sejarah tokoh adalah mencoba menangkap dan menguraikan jalan hidup seseorang dalam hubungannya dengan lingkungan sosial-historis yang mengitarinya.  Dengan demikian dalam karangan ini tokoh Koentjoro Poerbopranoto akan dilihat sebagai orang yang kehidupannya tidak terlepas dari jiwa jamannya, yaitu masa pergerakan nasional dan masa kemerdekaan.

Masuk ke dunia pergerakan

Koentjoro Poerbopranoto dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 19 Desember 1906 sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Ayahandanya adalah R. Mangoenpranoto yang pada saat itu bekerja sebagai mantri kehewanan.  Masa kecilnya dihabiskan di Ponorogo. Dia menempuh pendidikan ELS (Europesche Lagere Schol) di kota tersebut dan kemudian dilanjutkan ke Rechtschool (Sekolah Hukum) di Jakarta. Selama bersekolah Koentjoro memiliki prestasi akademis yang cemerlang. Karena itu selama menempuh pendidikan ELS dan Rechtschool ia mendapat beasiswa. Masa Koentjoro tumbuh sebagai anak-anak adalah masa ketika pemerintah Belanda menerapkan politik Etis. Dengan berlakunya politik Etis maka anak-anak pribumi seperti Koentjoro berkesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang tertinggi.

Politik Etis yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1901 bagaikan kotak pandora yang membuka pintu ke arah bangkitnya Pergerakan Nasional Indonesia. Tujuan utama politik Etis dengan tiga program utamanya, yaitu: pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk, adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk Hindia Belanda.  Tetapi tanpa bisa dihindarkan politik etis juga melahirkan kalangan terdidik diantara rakyat pribumi. Mereka yang terdidik ini kemudian menjadi motor penggerak dari bangkitnya kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu kolonial. 

Hanya tujuh tahun setelah pencanangan politik etis berdirilah Budi Utomo yang merupakan organisasi modern pertama yang menghimpun para pemuda yang bersekolah di STOVIA.  Berdirinya Budi Utomo segera disusul oleh berdirinya berbagai organisasi yang menghimpun rakyat biasa dan pemuda Hindia Belanda. Menyebut beberapa diantaranya yaitu: Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Tri Koro Dharmo (1915).

Organisasi yang terakhir merupakan perhimpunan para pelajar Jawa dan Madura yang didirikan oleh Satiman bersama dengan Kadarman dan Sunardi. Diresmikan pada tanggal 7 Maret 1915, Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) memiliki tujuan: 

”Menimbulkan pertalian-pertalian antara murid-murid bumiputra pada sekolah menengah dan kursus perguruan kejuruan; menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya dan membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan”.  

Kalimat yang terakhir menunjukkan bahwa meskipun ditujukan untuk para pelajar Jawa dan Madura tetapi di dalam Tri Koro Dharmo sudah ada kesadaran tentang keberadaan para anggotanya yang hidup di dalam masyarakat yang heterogen dan karena itu perlu untuk membangkitkan perasaan untuk berbagai bahasa dan kebudayaan.

Atas kehendak para anggotanya pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berganti nama menjadi Jong Java. Dengan pergantian nama itu maka keanggotaannya diperluas sehingga meliputi para pelajar yang berasal dari Pasundan, Jawa, Madura, Bali dan Lombok. Jong Java tidak melibatkan diri dalam aksi atau propaganda politik. Tujuan dari organisasi ini tidak berbeda jauh dengan pendahulunya, yaitu: mengadakan hubungan antara murid-murid sekolah menengah, mempertinggi perasaan untuk budaya sendiri, menambah pengetahuan umum para anggota, dan menggiatkan oleh raga.  Sepanjang keberadaannya Jong Java berhasil mengadakan konggres sebanyak sepuluh kali (1918-1929).  Karena anggotanya berasal dari berabagai macam suku, dalam konggres ketiga diputuskan bahwa bahasa pengantar yang digunakan dalam organisasi ini adalah bahasa Belanda. 

Setahun sebelum berdirinya Jong Java telah berdiri perhimpunan pelajar Sumatra yang disebut Jong Sumatranen Bond. Berdirinya Jong Java segera diikuti oleh berbagai organisasi pemuda bercorak kedaerahan lainnya seperti Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun dan Pemuda  Kaum Betawi. Corak kedaerahan yang diusung oleh berbagai organisasi kepemudaan tersebut memperlihatkan adanya semangat untuk berorganisasi tetapi masih terbatas dalam ikatan yang paling mudah disatukan, yaitu kesukuan.

Sejak tahun 1920 arah organasasi Jong Java makin berkembang ke arah cita-cita kebangsaan Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari suasana dunia pergerakan di Hindia Belanda yang semakin dinamis. Terutama dengan berdirinya organisasi yang bercorak politik seperti Indische Partij dan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging)  . Pada tahun 1921 Koentjoro Poerbopranoto mulai terlibat aktif di dalam Jong Java. Dari tahun dimana Koentjoro mulai aktif dapat diperkirakan bahwa pada saat itu ia telah memiliki cita-cita menuju ke arah persatuan Indonesia. Meskipun cita-cita itu mungkin belum terumuskan secara jelas, tetapi tentu dia terbawa oleh semangat yang ada di dalam organisasinya. 

Sejalan dengan tumbuhnya rasa kebangsaan diantara anggota Jong Java maka dalam konggres  ke-8 di Bandung (1926) terjadi perbaikan dalam anggaran dasar pada pasal 3 menjadi: 

“Jong Java bertujuan mempersiapkan anggota-anggotanya untuk membantu pembentukan Jawa Raya dan untuk memupuk kesadaran untuk bersatu daripada rakyat Indonesia seluruhnya dengan maksud untuk mencapai Indonesia Merdeka”.  

Bagi Koentjoro perubahan tersebut menunjukkan bahwa bagi mereka yang berpikiran terbuka persatuan Indonesia sama-sekali bukanlah suatu angan-angan, tetapi lebih merupakan hal yang kongkrit dan nyata. Sama seperti anggota Jong Java lainnya, ia bisa merasakan bahwa Jawa Raya sebagai suatu tujuan hanyalah bagian dari cita-cita yang lebih besar, yaitu mewujudkan Indonesia Merdeka. 

Keaktifan Koentjoro di dalam Jong Java tidak sebatas sebagai anggota, tetapi ia bahkan menjadi ketua pengurus pusat organisasi ini untuk antara tahun 1927-1929. Koentjoro merupakan ketua terakhir dari Jong Java, karena pada tahun 1929 organisasi ini berfusi ke dalam Indonesia Muda. Pilihan fusi ke dalam organisasi yang memiliki landasan yang lebih luas menunjukkan bahwa Koentjoro sebagai ketua memiliki visi yang melampaui organisasinya. Ia melihat bahwa Jawa Raya tidak akan bisa merangkum seluruh cita-cita para anggota Jong Java. Bagi dia dan para pemuda Jawa dan berbagai suku lainnya masa depan mereka adalah Indonesia yang Merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Di dalam masa kepemimpinannya pulalah Jong Java terlibat dalam pelaksanaan Konggres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. 

Sumpah Pemuda

Di tahun 1928, tepatnya pada tanggal 1 September Koentjoro mulai menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di RHS (Rechts Hoge School atau Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia. Selama berkuliah di RHS ia menjadi anggota Indonesische Clubgebouw (IC) yang anggotanya terdiri dari mahasiswa senior berbagai sekolah tinggi dan STOVIA. Para anggota kelompok ini kebanyakan tinggal di gedung asrama yang beralamat di Kramat 106.  Diantara para penghuni asrama Kramat adalah: Amir Sjraifudin, Mohamad Yamin, Assaat, Abas, Surjadi, Mangaraja Pintor dan Abu Hanifah.  Dari nama-nama penghuni asrama maka dapat diduga bagaimana suasana di sana dan dengan sendirinya juga suasana di dalam IC yang kegiatannya memang dipusatkan di Kramat 106. Perbincangan masalah politik dan dunia pergerakan adalah obrolan sehari-hari. Hampir semua anggota IC adalah para pengagum perjuangan bangsa-bangsa lain dalam mencapai kemerdekaan. Atmosfer seperti inilah yang menjelaskan mengapa para pemuda memilih untuk menyelenggarakan konggres pemuda yang ke II di Kramat 106.

Konggres Pemuda yang pertama diadakan di Batavia pada tahun 1926. Pada Konggres Pemuda pertama ini terbentuklah PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesi)a yang dasar perjuangannya bercorak anti-kolonial.  PPPI berpendapat bahwa penjajahan harus dihapus dan itu berati bahwa bangsa Indonesia harus berjuang untuk Indonesia Merdeka. Karena itu organisasi ini bertujuan untuk menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. 

Setahun setelah berdirinya PPPI berdirilah Jong Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para anggota Perhimpunan Indonesia yang telah menyelesaikan kuliahnya di negeri Belanda seperti: Sartono, Sunario, Iskak, Budiarto dan Wirjono. Dengan berbekal pada pedoman PI dan adanya orientasi terhadap perkembangan yang terjadi di dunia, mereka mulai mewujudkan cita-cita PI yaitu mendorong berdirinya perkumpulan pemuda yang diadasarkan pada kebangsaan nasional Indonesia. Jong Indonesia didirikan pada tanggal 20 Februari 1927. Tujuannya adalah memperluas dan memperkuat ide persatuan nasional Indonesia di kalangan bangsa Indonesia.

Dengan keberadaan IC, PPPI dan Jong Indonesia maka pelaksanaan Konggres Pemuda Indonesia II bagaikan lahan yang subur bagi tumbuhnya gagasan kebangsaan diantara pemuda Indonesia. Di kalangan partai politik terutama PNI (Partai Nasional Indonesia, berdiri tahun 1926) juga memiliki gagasan yang serupa dengan gagasan para pemuda. Partai ini mencita-citakan Indonesia Merdeka sebagai tanah air bersama untuk bangsa Indonesia. Dalam melancarkan propagandanya PNI menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan demikian partai ini telah meletakkan fondasi penting yang dapat menjadi wahana yang merekatkan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia.

Dalam bulan Juni 1928 panitia Konggres Pemuda Indonesia II telah terbentuk dengan susunan: Ketua, Sugondo Joyopuspito (PPPI); Wakil, Djoko Marsaid (Jong Java); Sekretaris, Mohamad Yamin (Jong Sumatranen Bond); dan Bendahara, Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond). Pembantu I sampai V terdiri dari perwakilan pemuda dari berbagai organisasi. Dalam masa persiapan ini panitia mendapat bantuan dan nasehat dari tokoh-tokoh yang lebih senior seperti Sartono, Sunario, Mohamad Nazif dan A.I.Z. Mononutu. Sunario sebagai seorang pengacara menghubungi pemerintah Belanda guna memperjuangkan agar konggres Pemuda II jangan sampai dilarang. 

Konggres Pemuda II akhirnya terselenggara pada tanggal 27-28 Oktober 1928.  Konggres dihadiri oleh semua organisasi pemuda Indonesia dan partai-partai politik. Pada hari kedua konggres diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali oleh penciptanya W.R. Supratman. Karena di dalam syair Indonesia Raya terdapat banyak kata Indonesia maka Sugondo sebagai ketua panitia menyarakan agar Supratman memainkan lagu itu dengan alat musik (biola) tetapi tidak menyanyikan syairnya. Setelah selesai dibawakan lagu Indonesia Raya mendapat sambutan yang hangat dari para hadirin.

Hasil terpenting dari konggres Pemuda II adalah resolusi Sumpah Pemuda.  Sebagai penyusun Sumpah Pemuda Yamin diberi kesempatan untuk menyampaikan dasar pemikirannya sebelum resolusi disampaikan. Setelah mendengarkan penjelasan dan isi dari sumpah pemuda para peserta Konggres secara aklamasi menerima dan memberi pengesahan. Isi dari Sumpah Pemuda secara ringkas adalah pengakuan terhadap tanah air yang satu, bangsa yang satu dan bahasa yang satu yaitu Indonesia.

Selain masalah tanah air dan bangsa, ketetapan mengenai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia adalah keputusan yang cemerlang. Dengan keputusan ini maka masalah faktor mayoritas dan minoritas dalam masyarakat sebagian besar telah terselesaikan. Alih-alih memilih bahasa Jawa sebagai bahasa yang digunakan oleh mayoritas orang Indonesia, Konggres justru memilih bahasa Indonesia (Melayu) yang telah lama menjadi lingua franca dalam perdagangan di Nusantara. Perlu diingat bahwa dalam Konggres Pemuda Indonesia I kebanyakan para peserta masih menggunakan bahasa Belanda. Dengan demikian Sumpah Pemuda, khususnya resolusi yang ketiga menandai suatu perkembangan yang penting, yaitu pemisahan simbolis antara bahasa kolonial dan realitas yang ada dalam masyarakat.  Para pemuda Indonesia telah mengambil sikap tegas antara kehidupan pribadi dan kesadaran nasionalisme Indonesia.

Dalam Konggres Pemuda II Koentjoro Poerbopranoto bertindak sebagai perwakilan dari Jong Java. Mengenai Konggres Pemuda I dan II ia berkomentar; 

“Bahwasanya semangat kesatuan diantara perhimpunan-perhimpunan pemuda Indonesia, bahwa mereka menjadi pendorong akan lahirnya satu generasi baru bangsa Indonesia yang besar dan yang tidak terpecah-belah, itu sudah lama menjadi idam-idaman para pemuda Indonesia” 

Aktivitas dalam politik

Koentjoro Poerbopranoto merupakan ketua Jong Java yang terakhir. Sesuai dengan semangat persatuan yang dicanangkan di dalam Sumpah Pemuda, maka pada awal tahun 1931 terjadi fusi diantara berbagai organisasi kepemudaan menjadi Indonesia Muda. Dalam Konggres Jong Java tahun 1927 masalah fusi sebetulnya sudah dibicarakan. Namun organisasi ini menunda pembicaraan sampai konggres berikutnya dengan tujuan memberi kesempatan kepada cabang-cabangnya untuk merenungkan hal tentang fusi secara lebih mendalam.  Dalam Konggres berikutnya di tahun  1928, semua cabang Jong Java menyetujui untuk memfusikan diri dengan perkumpulan pemuda lainnya. Dalam proses fusi terbentuklah Komisi Besar Indonesia Muda yang keanggotaannya terdiri dari tiga organisasi pemuda terbesar, yaitu: Jong Java, Jong Sumatranen Bond dan Jong Indonesia. Dalam komisi ini Koentjoro duduk sebagai ketua. Sedangkan bertindak sebagai wakil ketua adalah Mohamad Yamin. Setelah komisi bekerja selama setahun, fusi akhirnya dapat terwujud

Memasuki tahun 1933, Koentjoro Poerbopranoto mulai aktif dalam dunia politik. Hal ini seiring dengan masa studinya di RHS yang ditamatkannya pada tahun itu. Keputusan Koentjoro terjun ke dunia politik ditandai dengan masuknya ia ke dalam Budi Utomo. Budi Utomo di tahun 1930-an bukanlah lagi sebuah organisasi pemuda. Kepemimpinan organisasi ini didominasi oleh kaum dewasa dan priyayi Jawa. Disamping bergerak dalam bidang sosial Budi Utomo juga melakukan kegiatan politik, meskipun secara diam-diam. Sejak tahun 1931 Budi Utomo telah membuka keanggotaannya untuk seluruh masyarakat Hindia Belanda. Setahun kemudian dalam konggres di Solo organisasi ini secara tegas mencanangkan tujuannya, yaitu mencapai Indonesia Merdeka. 

Semasa masuk ke Budi Utomo, Koentjoro telah bekerja sebagai pegawai bulanan pada Departement Onderwijs en eesedienst (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) di Batavia. Saat itu ia belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan politik. Koentjoro lebih banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial. Pada tahun 1935 Budi Utomo mengambil keputusan untuk mengadakan persatuan dengan partai-partai lain yang memiliki tujuan hampir sama. Badan persatuan itu akhirnya terbentuk di bulan Desember tahun itu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra.

Dengan bergantinya nama Budi Utomo menjadi Parindra, Koentjoro ikut masuk ke dalam partai yang terakhir. Ketua Parindra adalah Dr. Soetomo yang berkedudukan di Surabaya. Di dalam Parindra Koentjoro aktif dalam berbagai kegiatannya. Bersama adiknya Sarwoko Sarwopranoto ia aktif melakukan kampanye atas nama Parindra untuk merebut kursi dalam Staadsgementeraad Batavia atau Dewan Kota Batavia. Upayanya ini akhirnya berhasil, ia menjadi anggota Dewan Kota Batavia antara tahun 1935-1936 sebagai perwakilan dari Parindra. 

Pada tahun 1936 Koentjoro masuk ke dalam Partindo (Partai Indonesia). Partai ini didirikan pada tahun tanggal 30 April 1931 oleh para bekas anggota PNI. Partai yang terakhir telah dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Partindo dipimpin oleh Sartono. Haluan partai ini adalah non-kooperasi dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka yang diwujudkan dengan: perluasan hak-hak politik, perbaikan perhubungan di kalangan rakyat, dan perbaikan keadaan ekonomi rakyat.  Pada tahun 1933 Partindo telah mempunya 71 cabang dengan anggota sebanyak kira-kira 20.000 orang. Partai ini secara terus-menerus berusaha manambah anggotanya agar dapat menjadi suatu partai massa. Pemerintah kolonial beraksi keras terhadap Partindo dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pemimpinnya. Akibatnya partai ini mengalami kemerosotan dan pada tahun 1936 pengurus besar partai memutuskan untuk membubarkan Partindo.

Karir Koentjoro di Staadsgementeraad Batavia tidak terlalu lama. Pada tahun 1936 terbuka lowongan di dalam Volksraad (Dewan Rakyat) untuk seorang anggota pribumi. Atas dukungan dari Mohammad Husni Thamrin akhirnya ia bergabung ke dalam Volksraad. Di dalam lembaga ini ia lebih banyak terlibat dalam kegiatan kesekretariatan dan tidak terlalu terlibat dalam aktivitas politik. Koentjoro bekerja di Volksraad sampai dimulainya masa pendudukan Jepang (1942).

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Koentjoro mulai terlibat lagi dalam dunia politik. Pada masa awal revolusi kemerdekaan ia menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Kotapraja Semarang hingga ditangkap oleh pemerintah militer Jepang dalam pertempuran lima hari di Semarang. Tidak lama setelah bebas dari tahanan Jepang ia segera aktif dalam lapangan kebudayaan. Bersama Wongsonegoro Koentjoro mendirikan dan memimpin Konggres Kebudayaan Indonesia. 

Setelah sempat tinggal di Purworejo, Koentjoro pindah ke Yogyakarta untuk menjadi pejabat sementara Sekretaris Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ketika terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 ia ditangkap oleh tentara Belanda karena  dianggap sebagai sebagai salah satu tokoh KNIP. Koentjoro dikenakan tahanan rumah dan baru dibebaskan pada tahun 1949. Pembebasannya dapat dilakukan setelah pihak Belanda mendapat kiriman surat permintaan pembebasan dari Prof. Dr. Supomo di Jakarta. 

Penutup

Paska pengakuan kedaulatan melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) Koentjoro Perbopranoto lebih banyak bergerak dalam dunia birokrasi, diplomasi dan pendidikan. Antara tahun 1950-1955, ia menjabat sebagai ketua II Pengurus Besar Serikat Sekerja Kementrian Dalam Negeri. Kepakarannya sebagai ahli hukum ia gunakan pada tahun 1950 ketika menjadi anggota sekretariat bersama RIS (Republik Indonesia Serikat) – RI (Republik Indonesia) untuk penyusunan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Supomo. Tiga tahun kemudian Koentjoro ditunjuk sebagai Ketua Panitia Interdepartemental untuk menyusun RUU Pemilu yang pertama.

Di bidang diplomasi, antara tahun 1955-1958 Koentjoro menjadi Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Pada tahun 1961 ia diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada tahun 1970 ia menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Jawa Timur. Sebagai warga kota Surabaya, Koentjoro turut aktif dalam penelitian sejarah Kota di mana ia tinggal dengan menjadi Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto wafat pada tanggal 18 juli 1977 dalam usia 71 tahun.

Perjalanan hidup Koentjoro Poerbopranoto memperlihatkan dengan jelas keterkaitan antara manusia dengan sejarah yang mengitarinya. Seperti juga para tokoh pergerakan nasional lainnya, Koentjoro mengikuti panggilan sejarah ketika bangsa Indonesia sedang dalam proses pembentukannya dengan turut aktif menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Peran yang dimainkannya dalam masa pergerakan nasional menunjukkan bahwa ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia.


Comments

You need to login to give a comment